Pemerintah menaruh perhatian lebih pada masalah pengadaan tanah dan perizinan sebab menjadi kendala signifikan dalam peningkatan produksi migas.
Kasus tumpang tindih lahan banyak ditemukan di industri hulu migas Tanah Air akibat pembebasan lahan yang memakan waktu lama. Kondisi ini menjadi hambatan bagi perusahaan di sektor energi untuk melakukan kegiatan eksplorasi energi baru.
SKK Migas mencatat terdapat sebelas perusahaan yang terkena tumpang tindih lahan. Jangankan untuk mendapat izin baru, kontraktor yang ingin memperpanjang izin sewa lahan pun harus melewati proses dalam hitungan tahunan.
Contoh kasusnya, lahan migas yang tumpang tindih dengan konsesi pertambangan minerba. Ada pula yang tumpang tindih dengan kawasan hutan lindung. Bahkan ada izin lahan yang ketika diperpanjang bertabrakan dengan izin wilayah untuk konstruksi komplek perumahan. Kasus seperti ini terjadi sebab koordinasi yang kurang antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.
Tak hanya tumpang tindih, kontraktor migas—yang izinnya dikelurkan oleh pemerintah pusat--bahkan mengalami gangguan keamanan hingga penyegelan lahan Sebab, pemerintah daerah kabupaten merasa para kontraktor migas menyelonong di wilayahnya.
katadata.co.id
Investor Parameter
|
HOME |
NEWS UPDATE |
ECONOMY ISSUE |
MARKET HILIGHT |
CORPORATE |
REGULATION |
INDUSTRY |
COMMODITY |
RESEARCH & ANALYSIS |
EDITORIAL |
Menopang Optimisme Indonesia
Realitas terpuruknya nilai tukar rupiah dalam beberapa hari terakhir menimbulkan beragam tanggapan. Kekhawatiran sudah pasti ada. Masyarakat seolah dipaksa untuk mengingat kembali peristiwa tahun 1998 tatkala rupiah terdepresiasi begitu dalam. Kalau ada pengalaman masa lalu yang tidak ingin diulangi kembali, pastilah semua orang akan menyebut krisis moneter tahun 1997/1998 itu.
Dalam kondisi yang mencemaskan ini, faktor eksternal kembali disebut-sebut.
Kekhawatiran mungkin saja bisa teredam untuk beberapa saat. Apalagi ketika kita menyaksikan pemerintah tampak biasa-biasa saja. Wapres JK pun menolak pendapat yang mengatakan bahwa realitas melemahnya rupiah terhadap dolar AS sebagai tren pelemahan rupiah itu. Bukan JK kalau tidak dapat memberikan tanggapan dan jawaban yang diplomatis.
Dalam kondisi yang mencemaskan ini, faktor eksternal kembali disebut-sebut.
Kekhawatiran mungkin saja bisa teredam untuk beberapa saat. Apalagi ketika kita menyaksikan pemerintah tampak biasa-biasa saja. Wapres JK pun menolak pendapat yang mengatakan bahwa realitas melemahnya rupiah terhadap dolar AS sebagai tren pelemahan rupiah itu. Bukan JK kalau tidak dapat memberikan tanggapan dan jawaban yang diplomatis.
Trending Topic
-
Desentralisasi pembangkit dan pengelolaan dinilai bisa menjadi salah satu solusi keterbatasan dan mahalnya energi listrik di Indonesia. Se...
-
Produsen makanan dan minuman olahan meramalkan kebutuhan gula rafinasi pada tahun 2015 mencapai 3,2 juta ton. Ketua Umum Gabungan Pengusah...
-
Pengusaha kelapa sawit Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara menyebutkan sebanyak 3.000 ton tandang buah segar (TBS) kelapa sa...
-
Asosiasi Minuman Ringan (Asrim) menyatakan investor dari Asia lebih agresif dibandingkan dengan investor asal Amerika dan Eropa dalam mena...
-
Realitas terpuruknya nilai tukar rupiah dalam beberapa hari terakhir menimbulkan beragam tanggapan. Kekhawatiran sudah pasti ada. Masyarak...
-
Pemerintah menegaskan upaya mereformasi sistem perpajakan Indonesia bukan sekedar wacana. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui K...